BERGURU KE NEGERI SAKURA KELOLAH SAMPAH

BERGURU KE NEGERI SAKURA KELOLAH SAMPAH


TerasKreasi.com
Belajar Kelolah Sampah di Jepang

WARTA HUMAS - Atas undangan Pemerintah Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Republik Indonesia, selama lima hari terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 21 Juni 2019, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa, dan Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Joned S,Hut diberi kesempatan untuk dan melihat dan mempelajari proses pengelolaan sampah di Negara Jepang. Selain rombongan dari Kabupaten Nunukan, kunjungan ke Negeri Sakura tersebut juga diikuti oleh Kasubdit Pengelolaan Sampah KLH Ari Sugastri, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, Asisten Ekbang dan Kesra Kota Ambon Roberth Silooy, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Lucia Izaak. 

Selama berada di Jepang, rombongan dari Indonesia diberikan kesempatan melakukan kunjungan ke pusat daur ulang, Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, dan Instalasi Pengelolaan Sampah Spesifik (Elektronik) di Kota Tokyo. Mereka pun melakukan pembahasan kebijakan pengelolaan sampah dan waste to energy bersama Kementerian Lingkungan Hidup Jepang dan Pemerintah Metropolitan Tokyo.  Salah satu tempat yang dikunjungi oleh Bupati Nunukan dan rombongan adalah 23 Clean Authority of Tokyo (CAT23) dan Minato Resources Recycle Center (MRRC) di 5-7-1 Konan, Minato City, Tokyo. CAT23 adalah asosiasi 23 dinas kebersihan dari 23 distrik di Tokyo, sedangkan MRRC adalah fasilitas pusat daur ulang di Distrik Minato, Tokyo yang mampu mendaur ulang sampah plastik, kertas, dan logam hingga 22.417 ton/tahun. Sedangkan untuk sampah yang bisa dibakar, CAT 23 mengoperasikan 21 incenerator plant. Tokyo saat ini menduduki peringkat 6 diantara kota - kota yang paling peduli sampah dan lingkungan di dunia dengan  timbulan sampah per hari hingga 0,8 kg/org/hari. Sebagai perbandingan, kota – kota terbesar di Indonesia timbulan sampahnya mencapai 0,7 kg/org/hari, sedangkan Kabupaten Nunukan timbulan sampahnya sebanyak 0,21 kg/org/hari. Dari total 2,7 juta ton sampah di Kota Tokyo, hampir semuanya bisa terkelola dengan baik, dan hanya menyisakan 348,6 ton atau sekitar 12,6 persen yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Fasilitas Pengelolaan lain yang dikunjungi selain CAT 23 dan MRRC adalah Re-Tem Corporation, perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang material, khususnya limbah industry, baik elektronik, logam, dan limbah material yang lain. Dengan filosofi “Kami akan mewariskan lingkungan alami yang lebih baik untuk hari esok dan membantu masyarakat yang penuh dengan harapan dan semangat” di Re-Tem Corporation, seluruh sampah akan dicacah dengan crushing machine yang memiliki kapasitas 864 ton/hari, dan dipiliah sesuai dengan jenis sampahnya masing – masing. Hasil pengolahannya selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan industry, terutama industry infrastruktur dan teknologi.  Atas kegigihanya tersebut, Re-Tem Corporation saat ini diberikan kepercayaan untuk melakukan proses daur ulang barang elektronik dan telepon seluler (gadget) bekas untuk penyediaan medali Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. Proyek prestisius ini pun mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Jepang, dimana mereka secara sukarela menyerahkan barang – barang elektronik dan gadget bekas mereka kepada perusahaan untuk didaur ulang. Bupati Laura mengatakan bahwa jika dikelola secara baik dan modern, sampah bisa memberikan nilai tambah yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat.

Jepang pun Sempat ‘Pusing’ Gara – Gara Sampah

Sebelum terkelola dengan baik dan modern seperti saat ini, sampah di Negara Jepang sempat menjadi masalah yang sangat pelik bagi pemerintah. Selain volumenya yang terus bertambah seiring dengan makin meningkatnya taraf perekonomian warganya, sampah yang dihasilkan mulai menimbulkan masalah - masalah sosial berupa munculnya berbagai penyakit dan kerusakan lingkungan.

Demikian disampaikan Furusiwa, Pejabat  Bidang Persampahan dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kota Tokyo saat menerima kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Republik Indonesia di Tokyo Metropolitan Government di 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo, Kamis (20/6). Rombongan dari KLH terdiri dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Rosa Vivien Ratnawati, Kasubdit Kerjasama teknik Mahanani Kristianingsih, Kasubdit Pengelolaan Sampah KLH Ari Sugastri, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa, Asisten Ekbang dan Kesra Kota Ambon Roberth Silooy, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Lucia Izaak, dan Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Joned.

Furusiwa dalam kesempatan itu menyampaikan, periode krusial penanganan sampah di Negara Jepang terjadi pada awal - awal Era Heisei, tepatnya pada sekitar tahun 1980 hingga awal tahun 1990-an. Dimana saat itu, Jepang tengah mengalami lonjakan ekonomi yang luar biasa  yang biasa disebut dengan istilah ‘bubble economy’. Pada era itu, timbulan sampah per orang per tahun mengalami lonjakan yang sangat besar mencapai 600 kg/org/tahun. Pendapatan per kapita yang terus bertambah telah menyebabkan perubahan gaya hidup (lifestyle) masyarakat Jepang, sehingga jenis sampah yang dihasilkan, terutama jenis sampah rumah tangga mengalami perubahan. Dari awalnya hanya berupa sampah – sampah organik, berubah menjadi sampah plastik, botol, dan sampah kemasan yang mencemari lingkungan. Perubahan jenis dan volume sampah itu menyebabkan mesin pembakar sampah (incinerator) yang ada mengalami kelebihan kapasitas (overheat). Alhasil, sebagian besar sampah yang tidak bisa dibakar terpaksa dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan, selain menimbulkan bau, menyebabkan munculnya bermacam penyakit, juga membuat kawanan burung gagak marajalela dan meresahkan warga.

Menyikapi situasi yang makin buruk, menurut Furusiwa, pada tahun 1989 Pemerintah Negara Jepang mulai melakukan Kampanye Tokyo Slim secara besar – besaran. Lewat kampanye itu pemerintah mengajak masyarakat melakukan pengurangan sampah secara besar - besaran dengan sistem 3R, yaitu recycle, reuse, dan reduce. Hasilnya ternyata sangat memuaskan, timbulan sampah yang awalnya mencapai 600 kg/org/tahun turun menjadi 400 kg/org/tahun. Disamping itu, pemerintah juga mulai melakukan pengelolaan sampah secara modern dan melibatkan mesin – mesin canggih. Sampah –sampah yang terkumpul akhirnya bisa diolah menjadi energy listrik dan material lain yang berguna dalam dunia industry. Residu sampah yang terpaksa dibuang ke TPA pun tinggal tersisa 12 persen saja.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga menerapkan kebijakan dan prinsip – prinsip dasar pengelolaan sampah secara ketat, dengan cara mendorong dunia industri memproduksi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat rumah tangga hingga pemerintahan tertinggi diharuskan mengelola sampah di lingkungannya masing – masing. Kebijakan daur ulang diatur dan dipilah sedemikian rupa, meliputi kebijakan daur ulang kantong dan kemasan produk, daur ulang peralatan rumah tangga, daur ulang sisa kontruksi, daur ulang sampah sisa makanan, daur ulang masa berlaku efektif kendaraan, dan daur ulang limbah elektrik dan perlengkapan elektronik ukuran kecil.

Semua langkah tersebut dilakukan secara kontinyu dan konsisten, maka hasilnya seperti yang saat ini diraih. Jepang menduduki peringkat ke – 6 diantara kota – kota paling peduli sampah di dunia. Puluhan incinerator yang dioperasikan mampu menghasilkan listrik sebesar 1,1 miliar KWH/tahun. Dari paparan yang disampaikan oleh Furusiwa tersebut, Bupati Laura berharap langkah – langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Jepang dalam menangani sampah bisa diadopsi dan diterapkan secara bertahap di Kabupaten Nunukan. Tidak mudah pasti, tapi Laura optimis jika semua pihak bisa terlibat dan mengambil tanggung jawab yang sama maka tidak ada yang mustahil untuk diraih.

Oleh – Oleh dari Negeri Para Samurai

Belajarlah kepada hanya kepada ahlinya. Pepatah ini rasanya begitu pas untuk menggambarkan betapa tidak sia – sianya kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)  Republik Indonesia ke Negara Jepang selama lima hari, 17 sampai dengan 21 Juni 2019 lalu, untuk mempelajari tata kelola sampah di negeri para samurai tersebut. Disamping mendapat gambaran tentang teori dan prinsip – prinsip dasar dalam pengelolaan sampah  di Negara Jepang, khususnya di Kota Tokyo yang begitu efektif dan modern, Rombongan dari KLH yang terdiri dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Rosa Vivien Ratnawati, Kasubdit Kerjasama teknik Mahanani Kristianingsih, Kasubdit Pengelolaan Sampah KLH Ari Sugastri, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa, Asisten Ekbang dan Kesra Kota Ambon Roberth Silooy, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon Lucia Izaak, dan Kepala Bidang (Kabid) Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Joned, bisa melihat langsung bagaimana prinsip – prinsip dasar itu diimplementasikan secara disiplin dan berkesinambungan.

Mulai dari penerapan prinsip daur ulang, kampanye mengurangi sampah secara revolusioner di semua kalangan, baik rumah tangga hingga dunia industri, sampai dengan memanfaatkan sampah untuk keperluan industri dan sumber energy alternative. Rombongan KLH bisa merasakan suasana kebhatinan Kampanye Tokyo Slim yang sukses merubah mind set masyarakat untuk selalu hidup bersih, dan mengurangi produksi sampah di lingkunganya masing – masing sebanyak - banyaknya. Hal itu tergambar dari tidak mudahnya kita menemukan tong – tong sampah di sudut – sudut Kota Tokyo, sedikit berbeda dengan pemandangan di kota – kota besar di negara kita. Pelajaran penting yang bisa diambil adalah keberadaan tempat sampah yang banyak hanya akan memancing setiap orang menghasilkan sampah sebanyak mungkin.

Kita pun dengan terang benderang menyaksikan bagaiman komitmen untuk terus menjaga lingkungan hidup begitu kuat dipegang oleh pemerintah. Itu tampak dari penempatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang selalu berada di pinggir pantai, bukan di pedalaman atau di bukit – bukit seperti yang di Indonesia yang bisa mencemari sumber air tanah. Bagi mereka, sampah justru menjadi bahan untuk melakukan reklamasi pantai untuk kemudian disulap menjadi kawasan industri, perkantoran, dan perdagangan. Seperti yang terjadi di TPA Tokyo, dari 7 zona TPA yang ada, 5 diantaranya kini menjadi kawasan industri yang sangat modern.

Apa yang sudah diraih oleh Pemerintah Jepang tentu bukan sebuah proses yang instan dan mudah, butuh setidaknya 92 tahun sejak Era Showa di tahun 1927 hingga kini. Butuh kerja keras, disiplin, pikiran – pikiran brilian, dan keterlibatan seluruh unsur di masyarakat yang saling bahu – membahu. Nilai – nilai itulah yang akhirnya bisa dibawa pulang oleh rombongan dari KLH RI, termasuk diantaranya Bupati Laura. Ibarat perjalanan panjang, harus dimulai dari sebuah langkah – langkah kecil. Dan langkah itu sudah dimulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 34 Tahun 2019 tentang arah kebijakan dan strategis pengelolaan sampah untuk mewujudkan Nunukan bebas sampah di tahun 2025, ada juga Perbup yang mengatur pembatasan kantong plastik, dan Perbup tentang pengelolaan sampah pada penyelenggaraan acara. Dan yang paling penting, sepulang dari Negara Jepang, Bupati Laura mendapat oleh – oleh berupa komitmen dari KLH untuk membantu pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah, dan instalasi pengolahan biogas (biodigester). Ilmu dan pengalaman sudah diperoleh, regulasi sudah disiapkan, infrastruktur secara bertahap akan dimulai, tinggal dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk ambil bagian dan tanggung jawabnya masing – masing dalam mewujudkan misi Indonesia, termasuk Kabupaten Nunukan bebas sampah di tahun 2025. (dodo/tus/HUMAS)

Tag:    internasional  |  


BERITA TERKAIT

Contoh Iklan

TULIS KOMENTAR

Top